Perlu adanya Perubahan Mindset di PT Dok dan Perkapalan Surabaya

20-02-2015 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR Adang Darajatun (Fraksi PKS) mengatakan, perlu adanya perubahan mindset dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya agar memiliki kemampuan bersaing dengan industri perkapalan lainnya.

"Memang masih ada persoalan hukum dimana pemeriksaannya ini terkait persoalan teknis jadi harus betul-betul dituntaskan dengan pihak kejaksaan,"ujar Adang seusai pertemuan dengan jajaran Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya baru-baru ini.

Menurutnya, persoalan adanya dana bridging sebelum PMN keluar juga harus dibicarakan dengan pihak terkait seperti BPK dan Kejaksaan. "Artinya jangan sampai jajaran Direksi terkena persoalan dikemudian hari terkait persoalan PMN ini nantinya,"katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan, kinerja PT Dok dan Perkapalan Surabaya masih belum membaik, bahkan terlihat adanya ketidaktertiban manajemen yang mengelola BUMN tersebut. "Ini dampaknya macam-macam seperti kondisi keuangan yang mempengaruhi profesuionalitas manajemen,"tambahnya.  (Sugeng), foto : sugeng irianto/parle/hr.      

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...